Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, atau Danantara, akan dikelola secara transparan dan profesional demi kepentingan generasi mendatang Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden New Development Bank (NDB), Dilma Rousseff, di mana Sri Mulyani menyampaikan harapan agar NDB dapat berkolaborasi dengan Danantara dalam mendukung proyek infrastruktur dan energi terbarukan di Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto, saat peluncuran Danantara, menekankan pentingnya pengelolaan yang hati-hati dan transparan, dengan mekanisme pengawasan yang memungkinkan audit oleh siapa pun, mengingat Danantara merupakan aset bagi generasi penerus bangsa.
Danantara dibentuk dengan tujuan mengelola aset negara, termasuk konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk meningkatkan efisiensi dan mendorong transformasi ekonomi Indonesia. Badan ini diharapkan dapat mengelola aset hingga US$980 miliar, dengan fokus investasi pada sektor strategis seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, dan industri hilir.
Dalam upaya menjaga profesionalisme dan menghindari intervensi politik, Presiden ketujuh RI, Joko Widodo, menyarankan agar Danantara dikelola oleh para profesional dengan keahlian dan rekam jejak yang baik di bidang investasi.
Pembentukan Danantara diharapkan dapat mempercepat pembangunan nasional, meningkatkan daya saing investasi, dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi generasi mendatang.
