Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah (PID) secara virtual. Kegiatan yang berlangsung Senin (6/1/2024) di RDL Lantai 4 Kantor Bupati Tanbu ini diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais.
Arahan Mendagri dan Tren Inflasi
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan rapat PID untuk mengantisipasi lonjakan inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada November–Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,30–0,44 persen, yang dinilai wajar karena adanya peningkatan permintaan selama momen besar seperti perayaan Tahun Baru. Tito juga memberikan apresiasi kepada daerah yang berhasil menjaga inflasi tetap rendah.
Perkembangan Inflasi di Tanah Bumbu
Amalia Adininggar Widyasanti, Plt Kepala BPS Kabupaten Tanah Bumbu, melaporkan kenaikan harga di beberapa sektor seperti pangan, tembakau, transportasi, kesehatan, perawatan pribadi, dan perhiasan. Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 1,95 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi lain.
Dalam rapat tersebut, Deputi Kepala Staf Presiden menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap harga barang kebutuhan pokok, sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 81/2024. Fokus utama adalah pengendalian inflasi melalui ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, dan pemanfaatan pangan berbasis potensi lokal.
Komitmen Bersama dan Harapan 2025
Mendagri Tito Karnavian menutup rapat dengan menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru 2025 kepada seluruh peserta. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus terjalin untuk menjaga stabilitas ekonomi. Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Wamendagri, Badan Pangan Nasional, Bulog, Mabes TNI, Satgas Pangan Polri, dan perwakilan kementerian terkait.
Dengan langkah strategis yang terus digalakkan, Pemkab Tanah Bumbu berharap dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas inflasi dan memperkuat ketahanan ekonomi di tahun 2025.