Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif akrab disapa Bang Arul, hadiri acara serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Acara berlangsung khidmat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Kalsel, Banjarbaru, pada Kamis (6/3/2025).
Bang Arul hadir didampingi Ketua DPRD Tanbu, Andren Atma Maulani, serta Sekretaris Daerah Tanbu, H. Ambo Sakka. Sertijab ini menandai pergantian kepemimpinan dari Ruben Artia Lumbantoruan kepada Andriyanto sebagai Kepala BPK Perwakilan Kalsel yang baru.
Apresiasi dan Harapan untuk Penguatan Tata Kelola Keuangan
Dalam kesempatan tersebut, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pejabat lama atas dedikasi dan kontribusinya dalam mengawal akuntabilitas keuangan daerah.
“Atas nama Gubernur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Kami juga menyambut hangat Kepala BPK yang baru dan berharap kolaborasi ini semakin kuat dalam mendorong tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujar Syarifuddin.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Kalsel siap bersinergi dengan BPK dalam membangun tata kelola keuangan yang lebih profesional, berintegritas, serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“BPK bukan hanya auditor, tetapi juga mitra strategis dalam memastikan setiap anggaran digunakan secara efektif dan bertanggung jawab,” tambahnya.
Komitmen Kepala BPK Kalsel yang Baru
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Kalsel yang baru, Andriyanto, dalam sambutannya menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan integritas dan profesionalisme.
“Sinergi dengan pemerintah daerah akan terus kami perkuat guna memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” tegas Andriyanto.
Dengan adanya pergantian kepemimpinan ini, diharapkan kerja sama antara BPK dan pemerintah daerah semakin solid dalam menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.