Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus memperkuat komitmennya dalam menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan strategis nasional. Hal ini ditegaskan Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, dalam audiensi penting bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta pada Sabtu, 10 Mei 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Andi Rudi Latif menekankan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus terstruktur, terdokumentasi dengan baik, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa sinergi antara kebijakan nasional dan rencana pembangunan daerah merupakan kunci sukses kemajuan Tanah Bumbu.
Bupati juga memaparkan capaian positif Pemkab Tanah Bumbu dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tanah Bumbu meningkat dari 68,75 (kategori B) pada 2023 menjadi 72,04 (kategori BB) pada 2024. Namun, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) masih berada di kategori B selama dua tahun berturut-turut, dengan target naik ke kategori A atau minimal BB pada 2025.
Di sektor pelayanan publik, Indeks Pelayanan Publik (IPP) juga menunjukkan tren positif, naik dari skor 3,20 (kategori B-) menjadi 3,79 (kategori Baik) dalam kurun waktu yang sama.
Meski mengalami kemajuan, Bupati Andi Rudi Latif menegaskan pentingnya penguatan zona integritas sebagai langkah strategis dalam pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas layanan. Saat ini, baru satu unit kerja di Tanah Bumbu yang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemkab berkomitmen memperluas capaian ini dengan mendorong perangkat daerah lain untuk meraih predikat WBK maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui pendekatan sistematis, terukur, dan partisipatif.
Audiensi ini juga menjadi ajang penting untuk mendapatkan arahan dan masukan dari para pejabat KemenPAN-RB, termasuk Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Muhammad Yusuf Kurniawan, Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan RB dan Pengawasan Wilayah II Budi Prawira, serta tim ahli Paulus Julius Rahakbauw dan Alif Fajar Sidiq.
Bupati didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Yulian Herawati, para asisten, kepala dinas, inspektur, dan jajaran perangkat daerah lainnya dalam pertemuan yang menjadi bukti nyata komitmen Tanah Bumbu untuk terus mengakselerasi reformasi birokrasi dan pembangunan berkualitas demi kesejahteraan masyarakat.