Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menegaskan bahwa isu kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan pemerataan infrastruktur menjadi prioritas dalam RPJMD 2025–2029. Hal ini ditegaskan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Eryanto Rais, dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (16/7/2025), menjawab pandangan umum Fraksi PKB.
Fraksi PKB melalui juru bicaranya, H Fathur Rokhman, menyuarakan kekhawatiran atas masih tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi antarwilayah. Menanggapi hal itu, Eryanto menyebutkan bahwa Pemkab telah merumuskan berbagai strategi untuk menjawab tantangan tersebut.
Langkah-langkah yang direncanakan antara lain penguatan UMKM, pengembangan kawasan transmigrasi, serta penguatan ekonomi kreatif berbasis pariwisata. Pemerintah juga akan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui layanan PPKS dan memperluas pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, perumahan, telekomunikasi, hingga layanan sanitasi dan air bersih.
Pemerintah juga berupaya menarik investasi di bidang energi terbarukan serta menerapkan teknologi modern untuk sektor pertanian dan irigasi, guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
