Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Hotel Lotusa Batulicin, Kamis (30/10/2025). Forum ini menjadi wadah dialog resmi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk membahas penyempurnaan standar pelayanan, khususnya di sektor perizinan dan penanaman modal.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Asisten Administrasi Umum Setda Tanah Bumbu, M. Yamani, menegaskan bahwa FKP merupakan langkah penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan berintegritas. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2017 serta mendukung upaya pembangunan zona integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Forum ini menghadirkan narasumber dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan dan diikuti berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga perwakilan masyarakat. Melalui forum tersebut, peserta dapat memberikan masukan dan rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan layanan perizinan agar lebih responsif, efektif, dan mendukung iklim investasi.
M. Yamani menjelaskan bahwa DPMPTSP sebagai ujung tombak pelayanan publik perlu terus melakukan pembenahan dengan memperkuat integritas, meningkatkan profesionalitas aparatur, serta mengembangkan inovasi layanan berbasis digital yang mudah diakses masyarakat. Transformasi sistem pelayanan menjadi prioritas agar proses perizinan dapat berjalan lebih cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif di Tanah Bumbu.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan reformasi pelayanan publik menuntut kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, FKP diharapkan tidak hanya sekadar agenda formal, tetapi menjadi forum evaluasi yang melahirkan langkah strategis nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Tanah Bumbu.