Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus mendorong percepatan digitalisasi tata kelola keuangan sekolah melalui Pelatihan Bendahara Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2025 yang diselenggarakan Dinas Pendidikan di Banjarbaru, Selasa (4/11/2025). Sebanyak 66 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri dari 15 bendahara PAUD, 31 SD, dan 20 SMP negeri maupun swasta. Pelatihan berfokus pada peningkatan kompetensi pengelolaan dana pendidikan yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi melalui aplikasi digital.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, dalam sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Pendidikan, Amiluddin, menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme bendahara sekolah. Mereka diharapkan mampu menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan baik serta memperkuat kemampuan pelaporan Dana BOSP menggunakan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS). Bupati menegaskan bahwa peran bendahara sekolah sangat penting dalam menjaga integritas tata kelola keuangan pendidikan.
Ia juga menuturkan bahwa pemanfaatan ARKAS mampu memastikan perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Dana BOSP dilakukan secara digital dan terintegrasi. Dengan sistem ini, kesalahan administrasi dan keterlambatan pelaporan dapat diminimalkan, sekaligus mendorong efisiensi dalam pengelolaan anggaran sekolah. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi digital bendahara sehingga tata kelola keuangan pendidikan di Tanah Bumbu semakin modern, efektif, dan akuntabel.
Dalam kesempatan itu, Bupati memberikan apresiasi kepada panitia, narasumber, dan seluruh peserta yang berkomitmen meningkatkan kompetensi demi kemajuan pendidikan daerah. Ia menilai pelatihan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan mewujudkan layanan pendidikan yang lebih baik bagi generasi masa depan.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Pemkab Tanah Bumbu menargetkan seluruh bendahara sekolah mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dalam tugas harian, sehingga pengelolaan Dana BOSP menjadi lebih tertib, transparan, dan sesuai standar nasional. Pelatihan ini juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat integritas dan profesionalisme tata kelola keuangan pendidikan.