Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menyelenggarakan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pola Penjaminan Mutu di Hotel Ebony Batulicin pada 9–10 Februari 2026. Kegiatan ini bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan diikuti 80 peserta PPPK Gelombang I Angkatan 1 dan 2 Tahun 2026 dari berbagai perangkat daerah.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menegaskan bahwa orientasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, PPPK memegang peran penting dalam sistem birokrasi sehingga peningkatan kompetensi, integritas, dan profesionalisme menjadi kebutuhan mendesak di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Ia menjelaskan bahwa penguatan kapasitas ASN, termasuk PPPK, sejalan dengan visi RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2025–2029, yaitu Beraksi menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab melalui penguatan sumber daya manusia serta tata kelola pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Orientasi ini menjadi bagian dari investasi jangka panjang untuk membangun birokrasi yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dalam kegiatan tersebut, Prof. Murtir Jeddawi dari Tim Aksi Percepatan Pembangunan Daerah Tanah Bumbu menjadi salah satu narasumber utama. Ia memaparkan strategi penguatan kapasitas aparatur dan peran PPPK dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Menurutnya, PPPK harus memiliki pola pikir strategis, mampu beradaptasi, serta berorientasi pada hasil kerja.
Ia juga menekankan bahwa PPPK tidak cukup hanya bekerja sesuai regulasi, tetapi perlu menghadirkan solusi inovatif di tengah dinamika pemerintahan dan tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang. Integritas dan etika kerja, tambahnya, menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Melalui orientasi ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menargetkan lahirnya PPPK yang memahami nilai dasar ASN, tugas dan fungsi jabatan, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Pemerintah optimistis, penguatan kompetensi sejak awal masa tugas akan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.