Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus memperkuat kapasitas aparatur melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) kepemimpinan bagi camat, kepala desa, sekretaris desa, lurah, dan sekretaris lurah. Kegiatan yang digelar di Mini Stage Aksi Inovasi Tanbu 2026, Simpang Empat, Sabtu (4/4/2026) ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-23 Kabupaten Tanah Bumbu.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Sekretaris Daerah Yulian Herawati, menegaskan bahwa bimtek ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur, khususnya di tingkat kecamatan hingga desa. Ia menyebut kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata untuk mendorong pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, arah pembangunan nasional saat ini berfokus pada tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan responsif. Pemerintah daerah pun dituntut untuk mempercepat transformasi pelayanan publik agar manfaatnya dapat dirasakan hingga ke masyarakat di tingkat bawah.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Andi Taufik, menekankan pentingnya kepemimpinan yang berlandaskan nilai dan integritas. Ia menyebut kegiatan ini sebagai ruang pembelajaran bersama untuk memperkuat kolaborasi antaraparatur serta membangun budaya saling mengingatkan dalam lingkungan kerja.
“Keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga karakter aparatur di dalamnya,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu juga memberikan penghargaan kepada desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berprestasi. Penghargaan diberikan kepada Desa Bakarangan sebagai penyalur dana desa tercepat, Desa Gunung Antasari dengan indeks desa tertinggi, serta BUMDesa Meranti Jaya sebagai pengelola laporan keuangan terbaik.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.