Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menyepakati perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Tanah Bumbu, Rabu (5/8/2026).
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif hadir melalui Sekretaris Daerah Yulian Herawati. Kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan anggaran tetap berjalan sesuai prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Dalam sambutan Bupati yang disampaikan Sekda Yulian Herawati, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPRD, unsur pimpinan, fraksi-fraksi, serta Badan Anggaran DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan perubahan KUA dan PPAS hingga mencapai kesepakatan.
Bupati menilai sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan fondasi penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan di Tanah Bumbu. Kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat memastikan kebijakan anggaran memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Kesepakatan yang terbangun merupakan bentuk komitmen bersama untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Bupati melalui Sekda Yulian Herawati.
Dalam penyusunannya, perubahan KUA dan PPAS 2026 tetap menggunakan pendekatan pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja.
Artinya, setiap program dan kegiatan diarahkan agar memberikan manfaat yang dapat diukur, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
Kebijakan tersebut juga diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu.
Selain itu, pemerintah daerah turut mempertimbangkan perkembangan aspirasi masyarakat serta kemampuan keuangan daerah yang terus bergerak dinamis.
Bupati juga menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan saran yang diberikan fraksi-fraksi DPRD selama proses pembahasan.
Seluruh pemangku kepentingan pun diajak untuk terus memperkuat kebersamaan dan semangat berAKSI dalam mewujudkan Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab.