Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menandatangani Kesepakatan Bersama Pilot Project Kolaborasi Penanganan Jembatan Non-Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan. Program tersebut melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI, dan Polri.
Penandatanganan berlangsung di Kediaman Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Senin (31/8/2026). Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan dan penanganan jembatan yang menjadi akses penting bagi masyarakat di berbagai wilayah.
Menurut Andi Rudi Latif, kolaborasi lintas lembaga tersebut menjadi langkah penting bagi Kabupaten Tanah Bumbu dalam memperkuat pembangunan infrastruktur, khususnya jembatan yang memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat.
“Kesepakatan bersama ini menjadi langkah penting bagi Kabupaten Tanah Bumbu dalam memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur, khususnya jembatan yang menjadi akses vital bagi masyarakat,” ujar Andi Rudi Latif.
Ia menjelaskan, keberadaan jembatan tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antarwilayah. Infrastruktur tersebut juga mendukung berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, distribusi barang hingga pelayanan publik.
Andi Rudi Latif menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI, dan Polri diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pilot project tersebut juga menjadi tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait percepatan penanganan infrastruktur jembatan. Program ini mencakup jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan satuan pendidikan maupun fasilitas pelayanan publik.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin turut menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah kabupaten dan kota. Menurutnya, percepatan pembangunan jembatan membutuhkan sinergi pembiayaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemprov Kalsel bersama pemerintah kabupaten dan kota juga berkomitmen mendukung penanganan jembatan melalui pengalokasian anggaran, baik pada perubahan anggaran 2026 maupun anggaran murni 2027.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar menyebut pilot project di Kalimantan Selatan sebagai bentuk kolaborasi konkret untuk mendukung program prioritas pemerintah, termasuk target pembangunan 300 ribu jembatan.
Hingga 13 Agustus 2026, sebanyak 3.395 jembatan telah terbangun melalui Satgas Jembatan TNI Angkatan Darat dan Polri. Khusus di Kalimantan Selatan, sebanyak 131 jembatan desa disinergikan melalui program Judesa.