Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) melalui Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda), Yulian Herawati, menyampaikan jawaban resmi terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prioritas. Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Gedung DPRD Tanbu, Kamis (5/6/2025).

Dua Raperda yang dibahas adalah Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) serta Raperda tentang Bangunan Gedung. Dalam penyampaiannya, Pemkab Tanbu menyampaikan apresiasi terhadap masukan dan kritik membangun dari seluruh fraksi, yang dinilai sangat penting dalam penyempurnaan regulasi daerah.

Komitmen pada Lingkungan Hidup

Terkait Raperda RPPLH, pemerintah daerah menegaskan komitmen kuatnya terhadap keberlanjutan lingkungan melalui berbagai program, seperti pemantauan kualitas air dan udara, pengelolaan sampah, pengawasan kegiatan usaha, dan rehabilitasi lahan kritis. Inisiatif seperti desa proklim dan sekolah adiwiyata juga dikembangkan guna menumbuhkan kesadaran lingkungan sejak dini.

Meski demikian, Yulian mengakui bahwa belum tersedianya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan menjadi tantangan serius, karena pengawasan pelanggaran berskala besar masih bergantung pada kementerian pusat.

Penataan Bangunan yang Modern dan Terintegrasi

Sementara itu, dalam Raperda tentang Bangunan Gedung, Pemkab menekankan pentingnya penataan bangunan sesuai standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keterpaduan tata ruang. Salah satu inovasi adalah pengintegrasian sistem pelayanan digital melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), yang diharapkan dapat mempercepat proses perizinan.

Selain itu, penetapan tarif retribusi juga akan mempertimbangkan asas keadilan dan kemampuan ekonomi masyarakat. Beberapa substansi dari Perda lama dinilai sudah tidak relevan dan perlu segera diperbarui sesuai perkembangan zaman.

Hadapi Tantangan dengan Solusi Strategis

Pemkab tidak menutup mata terhadap sejumlah tantangan, seperti lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan SDM dan anggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Sebagai solusinya, Pemkab akan memperkuat sosialisasi, pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kerja sama lintas sektor.

Sinergi Menuju Masa Depan Tanbu yang Berkelanjutan

Menutup penyampaiannya, Pj. Sekda Yulian Herawati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi mendukung regulasi yang berorientasi pada pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Mari kita jadikan Raperda ini sebagai pondasi kuat menuju masa depan Tanah Bumbu yang lebih baik,” pungkasnya.