Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan IV Tahun 2026 Kabupaten Tanah Bumbu resmi berakhir. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mendorong para aparatur yang telah mengikuti pelatihan untuk tidak hanya menyelesaikan pendidikan, tetapi juga menerapkan kompetensi yang diperoleh dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Penutupan PKP berlangsung di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Jumat (4/9/2026). Kegiatan tersebut ditutup Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais.
PKP merupakan bagian dari upaya Pemkab Tanah Bumbu dalam memperkuat kapasitas aparatur, khususnya dalam aspek kepemimpinan, kompetensi teknis, integritas, serta kemampuan mengelola pelayanan publik secara profesional.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Eryanto Rais, Andi Rudi Latif menekankan pentingnya pengembangan kompetensi aparatur seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, responsif, serta memberikan manfaat nyata. Karena itu, kompetensi yang diperoleh selama pelatihan diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing unit kerja.
“Saya meminta kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan pelatihan ini agar mampu menjadi agen perubahan di unit kerja masing-masing,” pesan Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif yang disampaikan Eryanto Rais.
Para pejabat pengawas juga didorong untuk membangun budaya kerja yang disiplin dan kolaboratif. Pemanfaatan teknologi dan inovasi serta penyederhanaan proses kerja dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mengurangi prosedur yang berbelit.
Selain kompetensi, integritas juga menjadi perhatian utama. Bupati mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah, sedangkan kewenangan harus digunakan secara bertanggung jawab untuk kepentingan organisasi dan masyarakat.
Melalui PKP Angkatan IV Tahun 2026, Pemkab Tanah Bumbu berharap dapat melahirkan aparatur yang profesional, berintegritas, inovatif, dan responsif. Penguatan kapasitas tersebut diharapkan turut mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel.