PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan pernyataan keras menuntut penghentian proyek penulisan ulang sejarah yang saat ini digodok oleh Kementerian Kebudayaan. Wakil Ketua DPP PDIP, MY Esti Wijayati, menilai inisiatif tersebut menimbulkan kontroversi luas dan “melukai banyak orang”, sehingga menurut pihaknya tidak pantas dilanjutkan hanya sebagai upaya revisi cepat atas narasi sejarah bangsa .
Esti menegaskan bahwa menunda saja tidak cukup yang diperlukan adalah memberhentikan total kegiatan ini agar tidak menimbulkan kekeliruan yang lebih dalam. Ia menekankan bahwa, dalam pandangan PDIP, penulisan sejarah harus berdasarkan pada data faktual dan kajian yang mendalam, bukan sekadar menyusun ulang cerita sesuai kepentingan subjektif.
Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebelumnya membantah bahwa karya tersebut dibuat sebagai “sejarah resmi negara”, melainkan sebagai kumpulan tulisan akademis dari para sejarawan. Ia juga mengatakan bahwa progres draft saat ini sudah mencapai puluhan persen, dan nantinya akan dibuka untuk diskusi publik.
PDIP juga mempertanyakan urgensi dan narasi proyek yang dibangun, mengingat luasnya dimensi sejarah Indonesia dan potensi kekeliruan yang bisa muncul jika hanya memilih versi tertentu. Mereka menyerukan agar pemerintah berhati-hati, transparan, dan lebih melibatkan stakeholder, akademisi, dan publik sebelum melanjutkan upaya ini.
