Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus memperkuat strategi komunikasi publik sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas penyampaian informasi di era digital. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan dalam Public Communication Summit 2026 yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin.

Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanah Bumbu, Eryanto Rais, bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu, Al Husain Mardani, menghadiri forum bertema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital” yang mempertemukan para pemangku kepentingan komunikasi publik dari berbagai daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Eryanto Rais menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas komunikasi pemerintah dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang di era digital.

“Public Communication Summit 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkuat komunikasi publik dalam membangun kepercayaan masyarakat. Forum ini juga menegaskan pentingnya efektivitas penyampaian informasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital,” ujar Eryanto menyampaikan pesan Bupati Andi Rudi Latif.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil, menegaskan bahwa komunikasi publik kini tidak lagi sebatas menyampaikan informasi, tetapi telah menjadi instrumen penting dalam pengelolaan isu sekaligus menjaga reputasi institusi pemerintah. Menurutnya, sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan disinformasi, fitnah, hingga ujaran kebencian yang berkembang di media sosial.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, menjelaskan bahwa Public Communication Summit 2026 dirancang sebagai forum strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur di bidang komunikasi publik sekaligus membangun kesamaan persepsi dalam implementasi narasi tunggal pemerintah. Forum ini juga diharapkan mampu memperkuat sumber daya manusia, meningkatkan sinergi pengelolaan isu, dan menjaga reputasi institusi pemerintah.

Dalam forum tersebut, peserta memperoleh pembekalan dari sejumlah narasumber nasional. Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Dudy Rudianto, menekankan pentingnya memahami persepsi, emosi, dan perilaku masyarakat sebelum menyusun strategi komunikasi agar mampu membangun kepercayaan sekaligus menciptakan dialog dua arah.

CEO Tribun Network, Dahlan Dahi, memaparkan perubahan pola konsumsi informasi akibat perkembangan Artificial Intelligence (AI) serta hadirnya Generasi Alpha yang menuntut pemerintah lebih adaptif memanfaatkan berbagai platform digital. Sementara itu, Kepala Subdirektorat Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Ani Natalia Pinem, menyoroti pentingnya respons yang cepat, transparan, dan berbasis fakta dalam menghadapi isu agar tidak berkembang menjadi krisis.

Adapun Konsultan Komunikasi Krisis dan Strategic Public Relations, Jojo S. Nugroho, menegaskan bahwa komunikasi publik yang efektif tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu membangun kedekatan emosional melalui konten yang relevan, visual, dan tepat waktu.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan deklarasi komitmen bersama dalam pengelolaan isu di era digital sebagai wujud sinergi membangun komunikasi publik yang terintegrasi, kredibel, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.