Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kesejahteraan buruh merupakan prioritas utama pemerintah. Dalam upaya meningkatkan taraf hidup pekerja, pemerintah memutuskan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5% pada tahun 2025, sedikit lebih tinggi dari usulan awal Menteri Ketenagakerjaan sebesar 6%.
Keputusan ini diambil setelah melalui diskusi mendalam dengan berbagai pihak, termasuk perwakilan serikat buruh. Presiden Prabowo menyatakan bahwa upah minimum berperan sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja, terutama mereka yang bekerja kurang dari 12 bulan. Kenaikan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli pekerja sambil tetap menjaga daya saing usaha.
Selain kenaikan upah, pemerintah juga meluncurkan program makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil. Setiap anak dan ibu hamil akan menerima alokasi Rp10.000 per hari. Bagi keluarga buruh dengan tiga anak, bantuan ini dapat mencapai Rp30.000 per hari atau sekitar Rp2,7 juta per bulan, yang bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran keluarga pekerja.
Namun, beberapa kalangan buruh mengingatkan pemerintah untuk tetap fokus pada pemerataan upah di seluruh daerah. Perbedaan signifikan antara upah di daerah industri seperti Karawang yang mencapai Rp5 juta dan daerah lain seperti Yogyakarta atau Banjar yang sekitar Rp2 juta menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu diatasi. Mereka berharap pemerintah dapat merealisasikan janji politik terkait pemerataan upah dan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh melalui kebijakan upah yang adil dan program sosial yang mendukung kebutuhan dasar keluarga pekerja.
