Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa praktik vasektomi, sebagai metode kontrasepsi permanen bagi pria, hukumnya haram dalam pandangan Islam. Pernyataan ini merujuk pada hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV, yang menyatakan bahwa tindakan vasektomi bertentangan dengan syariat Islam karena menyebabkan kemandulan permanen dan menghalangi kelangsungan keturunan.

MUI Jawa Barat menekankan bahwa vasektomi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam pandangan mereka, tindakan ini menghalangi seseorang untuk memiliki keturunan, yang merupakan salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, MUI Jawa Barat mengimbau masyarakat untuk mencari metode kontrasepsi yang tidak permanen dan tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Respons terhadap Usulan Vasektomi sebagai Syarat Bantuan Sosial
Menanggapi usulan dari anggota DPR RI Dedi Mulyadi yang menyarankan agar vasektomi dijadikan syarat penerima bantuan sosial, MUI menolak keras gagasan tersebut. Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, menyatakan bahwa menjadikan vasektomi sebagai syarat bantuan sosial tidak hanya bertentangan dengan hukum Islam, tetapi juga melanggar hak asasi manusia. Ia menekankan bahwa kebijakan semacam itu dapat menimbulkan diskriminasi dan tekanan terhadap individu untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh agama mereka.

Pernyataan MUI Jawa Barat ini memiliki implikasi signifikan dalam konteks kebijakan keluarga berencana di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pandangan MUI berperan penting dalam membentuk persepsi dan praktik masyarakat terkait kontrasepsi. Penolakan terhadap vasektomi sebagai metode kontrasepsi permanen menyoroti perlunya pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai keagamaan dalam merancang program kesehatan reproduksi.

Dengan demikian, MUI Jawa Barat mengajak semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, untuk mempertimbangkan aspek keagamaan dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Mereka menekankan pentingnya dialog dan kolaborasi antara ulama, pemerintah, dan masyarakat untuk menemukan solusi yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan kebutuhan kesehatan masyarakat.