Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus memperkuat perencanaan pembangunan daerah melalui penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025–2029. Dokumen strategis ini disiapkan sebagai pedoman untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kondisi dan dinamika kependudukan yang terus berkembang.
Hal tersebut disampaikan Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Tanah Bumbu, Erli Yuli Susanti, saat kegiatan ekspose penyusunan PJPK Tahun 2025–2029 yang digelar di Aula DP3AP2KB Batulicin, Senin (11/5/2026).
Menurut Erli, penyusunan PJPK menjadi langkah penting dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan kependudukan yang akan dihadapi Kabupaten Tanah Bumbu selama lima tahun ke depan. Dokumen tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih terukur, terarah, dan berbasis data.
“PJPK ini sangat penting sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis data kependudukan. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan kependudukan tidak hanya berfokus pada jumlah penduduk, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan kesejahteraan, serta kesiapan menghadapi berbagai perubahan sosial dan ekonomi.
Karena itu, penyusunan PJPK perlu melibatkan berbagai pihak agar menghasilkan kebijakan yang komprehensif, relevan, dan mudah diimplementasikan.
Erli juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan pembangunan kependudukan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mewujudkan program pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kegiatan ekspose turut menghadirkan Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Prof. Dr. Suratno, sebagai narasumber. Dalam paparannya, ia menjelaskan berbagai aspek strategis pembangunan kependudukan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengendalian jumlah penduduk, hingga pentingnya sinkronisasi kebijakan lintas sektor.
Prof. Suratno menegaskan bahwa persoalan kependudukan merupakan isu multidimensi yang membutuhkan keterlibatan seluruh sektor pembangunan. Oleh sebab itu, kerja sama lintas instansi menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Kegiatan yang diikuti perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Tanah Bumbu dalam menyusun arah pembangunan kependudukan yang terintegrasi. Melalui PJPK 2025–2029, pemerintah daerah berharap dapat menghadirkan pedoman pembangunan yang mampu mendukung terwujudnya daerah yang berdaya saing, berkelanjutan, dan sejahtera.