Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menerima Bantuan Keuangan Pendidikan Kesetaraan (BAPINTAR) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan akses pendidikan nonformal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Bantuan tersebut diserahkan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, kepada Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Andrianto Wicaksono.
Penyerahan bantuan dilaksanakan dalam rangkaian peringatan Hari Otonomi Daerah dan Hari Pendidikan Nasional yang berlangsung di kawasan Setdaprov Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (4/5/2026).
Program BAPINTAR merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung pendidikan kesetaraan di kabupaten dan kota. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang menempuh jalur pendidikan nonformal sekaligus meningkatkan kualitas proses pembelajaran.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
“Pemkab Tanah Bumbu berkomitmen terus meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan guna mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten, berkarakter, serta dilandasi iman dan takwa,” ujarnya.
Menurutnya, pendidikan kesetaraan memiliki peran penting dalam memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan daya saing.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi, Muhammad Syarifuddin, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar berbagai program pembangunan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
Ia juga mengingatkan pentingnya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari ketahanan pangan, energi, hingga pengelolaan sumber daya air.
Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk terus memperluas kesempatan kerja, memperkuat kewirausahaan, serta mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.