Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) menyambut hangat kunjungan kerja (Kunker) Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Jumat, 27 Desember 2024. Rombongan DPRD yang dipimpin oleh anggota Komisi I, Muhammad Syarifuddin, disambut langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Sekdakab Tanbu), Dr. H. Ambo Sakka, beserta jajaran, di ruang rapat Bupati, Kelurahan Gunung Tinggi.
Dalam pertemuan tersebut, Sekdakab Tanbu memberikan paparan terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Tanah Bumbu. Beliau menyampaikan bahwa selama proses demokrasi berlangsung, situasi di Tanah Bumbu tetap aman dan terkendali.
“Alhamdulillah, pelaksanaan Pilkada dan Pilpres berjalan dengan kondusif dan demokratis. Tidak ada permasalahan yang dilaporkan kepada kami selaku Ketua Desk Pemilu, maupun temuan dari Bawaslu,” ungkapnya.
Dr. Ambo Sakka menambahkan bahwa sebagai bagian dari fungsi pemerintahan daerah, Pemkab Tanah Bumbu memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi nyata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemkab Tanah Bumbu telah menyalurkan dana hibah operasional Pemilu kepada KPU, Polres, Kodim, dan Lanal setempat. Dana yang belum terpakai kemudian dikembalikan ke kas daerah.
Selain itu, beliau memaparkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024. Untuk Pemilihan Gubernur, tingkat partisipasi mencapai 71,95 persen, sementara untuk Pemilihan Bupati sebesar 71,83 persen. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan Pemilihan Legislatif sebelumnya, berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan, termasuk melalui kunjungan ke sekolah-sekolah bersama Kesbangpol setempat.
“KPU juga aktif melakukan sosialisasi. Namun, kemungkinan ada faktor lain yang memengaruhi penurunan partisipasi pemilih, dan hal ini perlu diteliti lebih lanjut,” tambahnya.
Sementara itu, Muhammad Syarifuddin menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dari berbagai aspek, termasuk regulasi teknis dan tingkat partisipasi masyarakat.
“Pilkada 2024 merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, Komisi I memiliki tanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi, mengingat KPU dan Bawaslu adalah mitra kerja kami,” jelasnya.
Syarifuddin juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan Pilkada serentak.
“Pemilu telah selesai, namun kami tetap memberikan apresiasi kepada KPU, Bawaslu, dan seluruh pihak yang telah menjaga kelancaran proses demokrasi ini,” pungkasnya.